Cara Menikah di KUA

Setelah beberapa bulan lalu kita membahas tentang cara mencari/ mengurus surat nikah. Kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat apa saja yang harus di penuhi agar calon pengantin bisa menikah di KUA. Syarat-syarat menikah di KUA seperti saya kutip dari blog m-alwi.com, oleh Mutohar Alwi, S. Ag (Penghulu KUA Kec. Cilandak Jakarta Selatan). Bagi anda yang akan melangungkan Pernikahan di KUA (Kantor Urusan Agama) harap membawa surat-surat sebagai berikut : Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk calon Penganten (caten) masing-masing 1 (satu) lembar. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai bernilai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui RT, RW dan Lurah setempat. Surat Pengantar RT – RW setempat Surat keterangan untuk nikah dari...

Read more »

Peresmian Menjadi Desa Mandiri Energi Pro Iklim

Sabtu (17/12) Pakde Karwo (Gubernur Jatim) beserta rombongan telah berkunjung ke Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen. Dalam kunjungan ini Pakde Karwo telah meresmikan Desa Talangagung sebagai Desa Mandiri Energi Pro Iklim. Peresmiannya dilaksanakan di lokasi TPSA yang berada di daerah Kasin. Sebelah utara kantor desa Talangagung.  Desa dengan status seperti ini adalah yang nomor satu di Indonesia. Perlu diketahui, desa Talangagung yang merupakan wilayah terbarat kecamatan Kepanjen ini mempunyai lokasi tempat pembuangan sampah akhir seluas 2 hektar. Tiap harinya berpuluh-puluh truck pengangkut sampah menumpahkan sampahnya...

Read more »

Apa dan Mengapa e - KTP

Apa itu e-KTP ? e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk) Quote: Autentikasi Kartu Identitas (e-ID) biasanya menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan...

Read more »

Menuju Babak Baru Pemerintahan Desa

Menuju Babak Baru Pemerintahan Desa Pengaturan khusus pemerintahan desa merupakan langkah penting yang patut didukung guna tertatanya sistem politik dan mekanisme kekuasaan di desa secara lebih baik. Itu agar di masa datang, desa dapat menjadi pioner bagi pemantapan demokrasi, kemandirian dan kesejahteraan secara lokal maupun nasional.Undang-Undang No 32/2004 yang mengatur aspek pemerintahan daerah sedang mengalami revisi. Salah satu revisi dimaksud adalah pemisahan aturan desa secara khusus ke dalam UU tersendiri. Hal ini serupa dengan masa Orde Baru di mana desa secara khusus diatur dalam UU No 5 tahun 1979. Bagi publik di Sulawesi...

Read more »

Dilema Perencanaan Pembangunan Desa

Dilema Perencanaan Pembangunan DesaMasyarakat desa di Indonesia sudah lama akrab dengan perencanaan dari atas (top down planning) pada masa Orde Baru. Meskipun sejak 1982 telah dikenal perencanaan dari bawah (bottom up planning), mulai dari Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) hingga Rakorbangnas, tetapi keputusan tentang kebijakan dan program pembangunan desa tetap terpusat dan bersifat seragam untuk seluruh wilayah. Perencanaan yang terpusat itu juga disertai dengan berbagai proyek bantuan pembangunan Desa, baik yang bersifat spasial (Bantuan Desa) maupun yang sektoral. Setiap departemen, kecuali Departemen Luar Negeri, mempunyai program-program bantuan pembangunan Desa.Sudah banyak kritik dan bukti empirik yang memperlihatkan kelemahan perencanaan terpusat dan model bantuan itu. Kritik...

Read more »

Macam-Macam Pengurusan Perijinan

Sebenarnya sumber ini sudah saya peroleh saat pameran pada kegiatan Jambore Pemuda Se Indonesia di Stadion Kanjuruhan Kepanjen lalu. Intinya Pemkab Malang memberikan kesempatan kepada siapa saja yang ingin mengajukan perijinan. Beberapa macam usaha perijinan yang ditangani adalah : 1. Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) 2. Izin Pemakaian Pesawat Uap 3. Izin Lembaga Latihan Kerja Sasta 4. Izin Pertambangan Rakyat 5. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi 6. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi 7. Izin Pemakaian Air Tanah 8. Izin Pengusahaan Air Tanah 9. IzinPendirian Stasiun Pengisian Bahan bakar untuk Umum 10.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri atau Umum 11.Izin Usaha jasa Pertambangan 12.Izin Juru Bor 13.Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah 14...

Read more »

Produk Desa Talangagung

Selama ini kita sebagai warga banyak yang tahu bahwa di desa Talangagung ada TPA, yaitu di daerah Rekesan Talangagung. Tetapi banyak yang belum tahu bahwa di TPA itu pula telah berdiri tempat pengolahan limbah sampah-sampah yang ada di Kabupaten Malang, khususnya Malang Selatan, bahwa di tempat itu pula telah dihasilkan Bio Gas sebagai alternatif bahan bakar lain selain LPG dan Blue Gas. Ingin tahu buktinya?  Saat ada pameran di Satdion Kanjuruhan yang bertepatan dengan kegiatan Jambore Pemuda Indonesia lalu, saya sudah sempat bertanya tentang produk Bio gas ini. Dan pada saat  kegiatan sosialisasi Visi dan Misi Kabupaten...

Read more »

Woro-woro Pemkab Malang tentang Perizinan

Sebenarnya sumber ini sudah saya peroleh saat pameran pada kegiatan Jambore Pemuda Se Indonesia di Stadion Kanjuruhan Kepanjen lalu. Intinya Pemkab Malang memberikan kesempatan kepada siapa saja yang ingin mengajukan perijinan. Beberapa macam usaha perijinan yang ditangani adalah : 1. Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) 2. Izin Pemakaian Pesawat Uap 3. Izin Lembaga Latihan Kerja Sasta 4. Izin Pertambangan Rakyat 5. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi 6. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi 7. Izin Pemakaian Air Tanah 8. Izin Pengusahaan Air Tanah 9. IzinPendirian Stasiun Pengisian Bahan bakar untuk Umum 10.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri atau Umum 11.Izin Usaha jasa Pertambangan 12.Izin Juru Bor 13.Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah 14...

Read more »

PNPM Perkotaan, Wadah Peluang Pengabdian Perempuan (Desa)

Kiprah perempuan Indonesia saat kini tidak terbatas pada kedudukannya di Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif saja, melainkan merambah pula ke banyak sektor lainnya. Kemampuan dan keberhasilan mereka menjadi kebanggaan bagi kita semua. Betapa tidak? Sudah tak terhitung berapa banyak prestasi yang diraihnya, sehingga mampu membuat mata kita terbelalak, berdecak kagum, bahkan terperangah atas segala buah karya kaum perempuan.  Namun, pernahkah kita menengok kebelakang? Alangkah bijaknya bila kita mau mengakui bahwa semua ini tidak terlepas dari semangat perjuangan dan cita-cita dari tokoh perempuan Indonesia sekitar tahun 1859, yaitu R.A.Kartini. Kartini yang wafat pada tahun 1904 dalam usia 25 tahun, saat melahirkan putra pertamanya, telah memperjuangkan emansipasi perempuan...

Read more »

Pengertian dan Tujuan PNPM Mandiri

Pengertian dan Tujuan PNPM MandiriPNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah : PNPM Madiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pemberdayaan...

Read more »

Politik Hukum, Pemerintahan Desa, Otonom dan Demokratis

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sejak kurun waktu kolonialisme Belanda yang mengatur masyarakat desa sampai berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia ada satu hal yang sama, yakni kecenderungan adanya penyeragaman bentuk pemerintahan Desa, sehingga mematikan adat istiadat dan kearifan lokal yang selama ini memang masih eksis. Adapun permasalahan yang diambil adalah: 1) bagaimana politik hukum pemerintahan desa ditinjau dari peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, dan 2) bagaimana dampak dari politik hukum pemerintah desa menurut Undangundang No. 32 Tahun 2004 terhadap sistem pemerintahan di desa. Sedangkan metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu menganalisa bagaimana politik hukum pemerintahan desa menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004. Bertujuan...

Read more »

VISI MISI KEPALA DESA TERPILIH PERIODE 2011-2017

Assalamu’allaikum wr. Wb.Mukadimah …Hadirin … Kiranya sudah menjadi catatan bersama bahwa desa Talangagung adalah pemenang nomor 1 lomba desa tingkat Kabupaten Malang beberapa tahun yang lalu. Ini artinya desa kita lebih baik dari 400 desa lebih yang ada di Kabupaten Malang. Menurut Saya ini adalah prestasi yang luar biasa, dan kitapun layak bangga dengan prestasi ini. Namun demikian prestasi terbaik bukan berarti segala galanya baik, mohon ma’af bukan bermaksud mencari kelemahan dan kekurangan dibalik prestasi tersebut, tapi semata-mata menjadi tekad saya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada untuk menjadi lebih baik lagi. Hadirin …            Oleh karena itulah saya selaku calon kepala desa mempunyai Misi Madep Mantep Mbangun...

Read more »